JAKARTA - Kalangan profesi pelaut mengharapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan diisi sosok yang memiliki kompetensi dan pengalaman. Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Capt Hasudungan Tambunan mengatakan, pejabat yang mengisi eselon satu di sektor perhubungan laut tersebut benar-benar memahami bidang perhubungan laut dan sumber daya manusianya.
"Siapapun dia harus yang benar-benar berasal dari SDM Perhubungan Laut itu sendiri yang telah pernah mengemban tugas dalam perangkat Perhubungan Laut, maupun tugas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perhubungan Laut, serta harus punya dedikasi yang tinggi," ujarnya di Jakarta, Senin (25/9/2017).
Sebagai informasi Direktur Jenderal Perhubungan laut saat ini masih diisi pelaksana tugas. Sedangkan jajaran kementerian Perhubungan akan melakukan assessment kepada sebanyak 15 calon yang lolos seleksi administrasi.
"Tapi jauh lebih daripada itu hal tersebut menyisakan pekerjaan rumah bagi para calon Direktur Jenderal nantinya," ungkapnya.
Hasudungan menyebutkan bahwa anggaran tahun berjalan Direktorat Perhubungan Laut mencapai Rp11,56 triliun jauh lebih besar jika dibandingkan 19 kementerian.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan saja hanya memiliki budget Rp10,1 triliun. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak saja besar dalam aspek budget, tetapi juga mewakili kedaulatan negara di atas 24.046 kapal niaga Indonesia (data 2016) yang berlayar di laut Indonesia yang mewakili 2/3 luas wilayah NKRI secara keseluruhan," jelasnya.
Adapun Anggaran di Ditjen Perhubungan Laut pada 2017 dialokasikan untuk bidang lalu lintas dan angkutan laut Rp 3,96 triliun, bidang pelabuhan dan pengerukan Rp2,3 triliun, kenavigasian Rp1,48 triliun, bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Rp111,4 miliar, bidang Perkapalan dan Kepelautan Rp68,9 miliar, dan anggaran untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp3,6 triliun.
Hasudungan juga menyinggung terkait kecilnya alokasi dana untuk bidang Perkapalan dan Kepelautan, KPI berharap agar anggaran untuk perkapalan dan kepelautan dapat diperbesar terutama untuk sektor kepelautan, sehingga nanitnya lahir SDM yang unggul dalam mengemban tugas dan kerja Perhubungan Laut.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Indonesia (Forkami), James Talakua mengatakan, pihaknya terpukul dengan terjadinya OTT terhadap Dirjen Perhubungan Laut beberapa waktu lalu. Forkami merupakan LSM berbasis maritim yang telah memberikan banyak masukan kepada pemerintah.
“Sudah banyak masukan demi masukan yang Forkami berikan baik kepada Kementrian Perhubungan, KKP dan Menko Maritim, sayangnya masih ada beberapa pejabat yang belum merevolusi mentalnya,” ujar dia.
James menambahkan semestinya pesan Presiden agar Forkami dapat ikut mengawal disambut baik, sehingga terjadi komunikasi dua arah dan transparan yang saling membangun sehingga apa yang di inginkan Presiden tercapai.
“Untuk posisi Dirjen Perhubungan Laut, kami berharap akan hadir seorang yang Tuhan pilih dan memiliki niat tulus untuk berbakti kepada bangsanya dan yang sangat mengerti penderitaan pelaut-pelaut saat ini dan bisa membuka pintu untuk berdiskusi dan berkomunikasi mencari solusi,” pungkasnya.
Sumber: sindo
No comments:
Post a Comment